Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi

Jumlah Kawasan per Provinsi

Ringkasan Data Provinsi

Provinsi Jumlah Kawasan
Jawa Barat 1393
Sumatera Utara 936
Jawa Tengah 724
Aceh 473
Sumatera Selatan 412
Jawa Timur 383
Sumatera Barat 288
Kalimantan Barat 232
Kepulauan Riau 183
Riau 182
Kalimantan Selatan 178
Lampung 176
Bengkulu 142
Sulawesi Selatan 142
Sulawesi Tenggara 137
Nusa Tenggara Timur 114
DI Yogyakarta 113
Sulawesi Tengah 106
Jambi 98
Kalimantan Timur 95
Nusa Tenggara Barat 91
Maluku Utara 83
Kalimantan Tengah 72
Gorontalo 63
Maluku 60
Sulawesi Utara 45
Sulawesi Barat 38
Papua Barat Daya 29
Kalimantan Utara 27
Kep. Bangka Belitung 20
Papua Barat 18
Papua 8
Bali 7
Papua Selatan 3
Banten 1

Detail Kawasan per Provinsi

Kalimantan Selatan (15)

Nama Kawasan Kota/Kab Luas (Ha) Klasifikasi Status
Rencana Kawasan 10 Hulu Sungai Selatan 16.35 Ringan Belum
Rencana Kawasan 10 Barito Kuala 5.97 Sedang Belum
Rencana Kawasan 10 Hulu Sungai Tengah 11.93 Ringan Belum
Rencana Kawasan 11 Hulu Sungai Tengah 5.05 Ringan Belum
Rencana Kawasan 11 Barito Kuala 15.22 Sedang Belum
Rencana Kawasan 12 Barito Kuala 42.42 Ringan Belum
Rencana Kawasan 12 Hulu Sungai Tengah 18.09 Ringan Belum
Rencana Kawasan 13 Hulu Sungai Tengah 8.98 Ringan Belum
Rencana Kawasan 13 Barito Kuala 5.99 Ringan Belum
Rencana Kawasan 14 Hulu Sungai Tengah 8.53 Ringan Belum
Rencana Kawasan 14 Barito Kuala 16.22 Ringan Belum
Rencana Kawasan 15 Hulu Sungai Tengah 12.49 Ringan Belum
Rencana Kawasan 15 Barito Kuala 16.98 Ringan Belum
Rencana Kawasan 16 Hulu Sungai Tengah 2.69 Ringan Belum
Rencana Kawasan 16 Barito Kuala 2.50 Sedang Belum
Estimasi Biaya
Total Estimasi Nasional
Rp 4,2 Triliun
Untuk penanganan 15 kawasan kumuh di seluruh Indonesia
Rincian Biaya per Klasifikasi
Kumuh Ringan (4 kawasan) Rp 112,5 M
Kumuh Sedang (10 kawasan) Rp 404 M
Kombinasi Ringan-Sedang (1 kawasan) Rp 0,02 M
Total Rp 516,52 M
Kalkulator Estimasi Biaya
Catatan

Estimasi biaya berdasarkan standar Kemenko Infrastruktur dan meliputi komponen: pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan sanitasi, dan program pendampingan masyarakat.