Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi

Jumlah Kawasan per Provinsi

Ringkasan Data Provinsi

Provinsi Jumlah Kawasan
Jawa Barat 1393
Sumatera Utara 936
Jawa Tengah 724
Aceh 473
Sumatera Selatan 412
Jawa Timur 383
Sumatera Barat 288
Kalimantan Barat 232
Kepulauan Riau 183
Riau 182
Kalimantan Selatan 178
Lampung 176
Bengkulu 142
Sulawesi Selatan 142
Sulawesi Tenggara 137
Nusa Tenggara Timur 114
DI Yogyakarta 113
Sulawesi Tengah 106
Jambi 98
Kalimantan Timur 95
Nusa Tenggara Barat 91
Maluku Utara 83
Kalimantan Tengah 72
Gorontalo 63
Maluku 60
Sulawesi Utara 45
Sulawesi Barat 38
Papua Barat Daya 29
Kalimantan Utara 27
Kep. Bangka Belitung 20
Papua Barat 18
Papua 8
Bali 7
Papua Selatan 3
Banten 1

Detail Kawasan per Provinsi

Maluku Utara (8)

Nama Kawasan Kota/Kab Luas (Ha) Klasifikasi Status
Tongute Ternate Kab. Halmahera Barat 10.98 Ringan Belum
Toniku Kab. Halmahera Barat 9.17 Sedang Belum
Toseho Kota Tidore Kepulauan 10.74 Sedang Belum
Tuwokona–Gandasuli Kab. Halmahera Selatan 31.81 Ringan Belum
Wama Kota Tidore Kepulauan 6.04 Ringan Belum
Wisata dan Kearifan lokal Kota Ternate 27.97 Ringan Belum
Woda Kota Tidore Kepulauan 6.52 Ringan Belum
Worat Worat dan Sekitarnya Kab. Halmahera Barat 17.96 Ringan Belum

Nusa Tenggara Barat (7)

Nama Kawasan Kota/Kab Luas (Ha) Klasifikasi Status
Babakan Kota Mataram 2.27 Ringan Belum
Dana Taraha I Kota Bima 17.36 Ringan Belum
Dana Taraha II Kota Bima 1.80 Ringan Belum
Dasan Cermen Kota Mataram 5.56 Ringan Belum
Das Jangkok Kota Mataram 14.50 Ringan Belum
Dayan Peken Kota Mataram 3.76 Ringan Belum
Dodu I Kota Bima 1.33 Ringan Belum
Estimasi Biaya
Total Estimasi Nasional
Rp 4,2 Triliun
Untuk penanganan 15 kawasan kumuh di seluruh Indonesia
Rincian Biaya per Klasifikasi
Kumuh Ringan (4 kawasan) Rp 112,5 M
Kumuh Sedang (10 kawasan) Rp 404 M
Kombinasi Ringan-Sedang (1 kawasan) Rp 0,02 M
Total Rp 516,52 M
Kalkulator Estimasi Biaya
Catatan

Estimasi biaya berdasarkan standar Kemenko Infrastruktur dan meliputi komponen: pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan sanitasi, dan program pendampingan masyarakat.