Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi

Jumlah Kawasan per Provinsi

Ringkasan Data Provinsi

Provinsi Jumlah Kawasan
Jawa Barat 1393
Sumatera Utara 936
Jawa Tengah 724
Aceh 473
Sumatera Selatan 412
Jawa Timur 383
Sumatera Barat 288
Kalimantan Barat 232
Kepulauan Riau 183
Riau 182
Kalimantan Selatan 178
Lampung 176
Bengkulu 142
Sulawesi Selatan 142
Sulawesi Tenggara 137
Nusa Tenggara Timur 114
DI Yogyakarta 113
Sulawesi Tengah 106
Jambi 98
Kalimantan Timur 95
Nusa Tenggara Barat 91
Maluku Utara 83
Kalimantan Tengah 72
Gorontalo 63
Maluku 60
Sulawesi Utara 45
Sulawesi Barat 38
Papua Barat Daya 29
Kalimantan Utara 27
Kep. Bangka Belitung 20
Papua Barat 18
Papua 8
Bali 7
Papua Selatan 3
Banten 1

Detail Kawasan per Provinsi

Papua Barat Daya (13)

Nama Kawasan Kota/Kab Luas (Ha) Klasifikasi Status
Kompleks Malawei Pantai-Klaligi Pantai dan Swissbell Kota Sorong 27.81 Sedang Belum
Kompleks Misi dan Malanu Gunung Kota Sorong 6.10 Sedang Belum
Kompleks Moyo, Belakang SMP 5 Kota Sorong 16.32 Ringan Belum
Kompleks Pesantren Kota Sorong 12.00 Sedang Belum
Kompleks Rs. Herlina dan Pondok Segeri Kota Sorong 9.17 Sedang Belum
Kompleks Sangkur Kota Sorong 7.49 Sedang Belum
Kompleks Twa dan Gereja Eklesia Kota Sorong 5.67 Ringan Belum
Komp. Malpas dan Arteri Kota Sorong 17.84 Sedang Belum
Komp. Smk dan Gki Efata Kota Sorong 6.48 Ringan Belum
Komp. Sorpius dan Komp. Lamer Kota Sorong 8.98 Sedang Belum
Malawei Kota Sorong 15.04 Sedang Belum
Mubalus dan Saoka 1 Kota Sorong 9.64 Sedang Belum
Stikes dan Batalion Kota Sorong 7.16 Sedang Belum

Papua Selatan (2)

Nama Kawasan Kota/Kab Luas (Ha) Klasifikasi Status
Di Atas Air (Samkai) Kab. Merauke 8.36 Sedang Belum
Di Tepi Air (Karang Indah) Kab. Merauke 13.70 Sedang Belum
Estimasi Biaya
Total Estimasi Nasional
Rp 4,2 Triliun
Untuk penanganan 15 kawasan kumuh di seluruh Indonesia
Rincian Biaya per Klasifikasi
Kumuh Ringan (4 kawasan) Rp 112,5 M
Kumuh Sedang (10 kawasan) Rp 404 M
Kombinasi Ringan-Sedang (1 kawasan) Rp 0,02 M
Total Rp 516,52 M
Kalkulator Estimasi Biaya
Catatan

Estimasi biaya berdasarkan standar Kemenko Infrastruktur dan meliputi komponen: pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan sanitasi, dan program pendampingan masyarakat.